Batu Bara, global24jam.my.id – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Batu Bara mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk segera menetapkan kebijakan penutupan total seluruh tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan.12 Februari 2026
KNPI Batu Bara menjadi organisasi pertama yang secara terbuka menyampaikan desakan ini. Mereka menilai bahwa ketegasan pemerintah daerah dalam hal ini akan menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai religius masyarakat dan menjaga stabilitas sosial selama bulan Ramadan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Batu Bara, Ahmad Fatih Sultan, menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus mengambil langkah kebijakan konkret melalui keputusan resmi atau surat edaran yang mengikat.
“Pemerintah daerah harus segera mengambil keputusan. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ramadan adalah momentum sakral masyarakat, dan pemerintah wajib memastikan suasana daerah tetap kondusif,” ujar Sultan.
KNPI menilai bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan dapat memicu keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Satpol PP, aparat keamanan, dan instansi terkait untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Dalam pernyataannya, DPD KNPI Batu Bara menyampaikan tuntutan kebijakan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang meliputi:
– Menerbitkan kebijakan resmi penutupan total tempat hiburan malam selama Ramadan.
– Memerintahkan Satpol PP untuk melakukan penertiban aktif dan patroli rutin.
– Melakukan pendataan dan pengawasan menyeluruh sebelum Ramadan dimulai.
– Membuka posko atau kanal pengaduan masyarakat selama Ramadan.
– Menetapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar kebijakan.
– Menyampaikan kepastian aturan kepada pelaku usaha secara terbuka dan transparan.
KNPI juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal penertiban usaha, tetapi juga bagian dari menjaga harmoni sosial dan menghormati kearifan lokal masyarakat Batu Bara.
KNPI menyatakan akan terus mengawal sikap pemerintah daerah terkait
