JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras atas pemadaman listrik total (blackout) yang melanda hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera selama dua hari berturut-turut, yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Dalam orasinya, Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menegaskan bahwa insiden pemadaman masif tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan merupakan bukti nyata kegagalan manajemen dalam menjaga keandalan infrastruktur kelistrikan nasional. Atas peristiwa itu, pihaknya menuntut pertanggungjawaban penuh dari jajaran pimpinan tertinggi PLN.
“Pemadaman yang mematikan seluruh sistem kelistrikan Sumatera selama dua hari adalah bukti kegagalan fatal pimpinan PLN. Kami menuntut pertanggungjawaban nyata. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, harus segera dicopot dan mengundurkan diri dari jabatannya, karena telah gagal total mengelola sektor kelistrikan yang menjadi tulang punggung pelayanan publik,” tegas Abdul Razak di hadapan massa.
Selain menyoroti aspek kinerja, aksi ini juga mengangkat soal integritas kepemimpinan. Abdul Razak mengingatkan kembali nama Darmawan Prasodjo yang pernah dikaitkan dengan kasus “Papa Minta Saham” beberapa tahun silam. Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan kelam yang menunjukkan bahwa sosok yang bersangkutan tidak lagi layak memegang kendali perusahaan BUMN strategis.
“Kepemimpinan yang sudah tercoreng dan mencederai kepercayaan publik tidak berhak memimpin PLN. Kami menuntut pergantian pimpinan agar pelayanan listrik kembali terjamin dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus, menjelaskan dampak luas yang ditimbulkan akibat pemadaman tersebut. Ia menyebutkan bahwa kerugian tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
“Selama dua hari tanpa aliran listrik, roda perekonomian di Sumatera lumpuh total. Usaha mikro dan industri terhenti, barang elektronik rusak akibat ketidakstabilan arus, hingga fasilitas vital seperti rumah sakit dan layanan pendidikan terganggu parah. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terhitung jumlahnya,” ungkap Sukri.
Ia juga menegaskan bahwa permintaan maaf semata dari manajemen PLN tidak dapat diterima sebagai solusi. Menurutnya, harus ada keseimbangan tanggung jawab antara pemberi layanan dan pengguna layanan.
“Kata maaf saja tidak cukup. Ingat, jika masyarakat terlambat membayar tagihan listrik saja langsung diputus alirannya. Maka sudah selayaknya PLN bertanggung jawab penuh dan memberikan ganti rugi kepada seluruh pihak yang dirugikan akibat kegagalan sistem ini,” tegasnya.
Massa aksi terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan tegas, antara lain “COPOT DIRUT PLN DARMAWAN PRASODJO!” dan “KEADILAN UNTUK MASYARAKAT SUMATERA!”. Aksi berlangsung dengan tertib dan damai sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan PP HIMMAH menyerahkan surat pernyataan sikap dan berkas tuntutan kepada Ardi, petugas dari bagian Keamanan Kantor Pusat PLN yang hadir menerima dokumen tersebut.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan segera menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada jajaran pimpinan tertinggi PLN untuk ditindaklanjuti secepatnya,” ujar Ardi mewakili manajemen.
Massa kemudian membubarkan diri secara tertib, namun menegaskan bahwa perjuangan ini belum berakhir. Mereka berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini hingga tuntutan keadilan dan pertanggungjawaban dapat dipenuhi sepenuhnya. (red/ktn)
